Telp : (0370) 623375

DISEMINASI PEMBATALAN KEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI TAHUN 1442 H/2021 M ANGKATAN V

Senin, 20 September 2021

Lombok Barat_Inmas – Kementerian Agama Provinsi NTB kemitraan dengan Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan kegiatan Diseminasi terkait Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji tahun 1442 H/2021 M bertempat di Hotel Lombok Plaza Senggigi, Senin (20/09/2021).

Kegiatan ini dihdiri oleh peserta sebanyak 50 orang dari berbagai kalangan yakni Kakan Kemenag Lobar DR. H. Jalalussayuthy, SS., M.Pd, Kasi PHU Lobar Hj. Lale Puspasari, S.Sos, Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Organisasi NW, NWDI, NU, Muhammadiyah, KBIH, PPIU, BPS, BPIH, Ketua Forum Kades dan calon Jamaah haji tertunda.

Selaku Narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Ir. H. Nanang Samodra KA.,M.Sc, yang menangani tentang perhajian menegaskan bahwa tidak ada uang jemaah haji digunakan untuk pembangunan atau jalan.

"Kehadiran saya di sini untuk meluruskan bahwa tidak benar uang jemaah haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti kabar yamg beredar di masyarakat " tegas H Nanang yang pernah menjabat SEKDA NTB ini.

Dalam pemaparannya H Nanang menyampaikan beberapa hal diantaranya: Pertama, Alasan mendasar yang melatarbelakangi pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 yaitu KMA 660/2021 menyatakan alasan pembatalan haji tentang keamanan, Kesehatan dan keselamatan Jamaah Haji. Kedua, Jamaah Haji lunas tunda 2021 akan menjadi prioritas 2022. Ketiga, Dana setoran lunas 2020 dapat ditempatkan di Bank Syariah dan akan mendapatkan nilai manfaat dari BPKH. Keempat, Dana Haji per Mei 2021 Rp 150 Triliun, tetap aman, tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji. Kelima, dana haji telah diaudit oleh BPK sampai dengan 2019 dinyatakan WTP dan LK BPKH 2020 sedang dalam proses audit. Paparnya(20/09/2021)

share:

Tinggalkan Komentar Anda

Berita Lainnya